Syafruddin Adi
Jakarta – Menteri Hukum dan Ham Yasonna H. Laoly menekankan pentingnya transformasi digital untuk merespons berbagai tantangan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan pada Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (29/12/2021), di Jakarta.
“Era pandemi ini memaksa kita untuk bekerja dan berpikir “extra ordinary” dengan menerapkan pembiasaan baru yaitu pola kerja new normal, ” ungkapnya.
Dilansir dalam siaran persnya, Yasonna menyampaikan, sepanjang tahun 2021 Kemenkumham telah melakukan transformasi digital ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran sebagai solusi di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan akibat pandemi.
“Tujuan kita melakukan transformasi digital adalah untuk merespons cepat situasi kondisi yang muncul akibat dampak Covid-19 ini, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat, ” ujar Yasonna.
Guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing, kata Yasonna, Kemenkumham mengeluarkan inovasi aplikasi perseroan perorangan untuk memudahkan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha/investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Kita juga melakukan perbaruan sistem pada pusat data nasional kekayaan intelektual komunal (KIK) untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, ” ungkapnya.
Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) itu menuturkan, tahun 2021 adalah tahun yang berat dan penuh tantangan. Di Kementerian Hukum dan HAM, kasus pegawai terpapar Covid-19 pernah berada pada angka 7.720 dan dari angka tersebut sebanyak 63 pegawai meninggal dunia karena Covid-19.
Kemenkumham melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penyebaran Covid-19, mulai dari penyemprotan desinfektan secara rutin, pemberian vitamin dan obat-obatan, memvaksinasi seluruh pegawai, keluarga pegawai, dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta lainnya.
“Berkat pertolongan Tuhan, komitmen, disiplin, serta kepedulian kita, dan pengendalian ketat yang dimulai dari imbauan hidup sehat, disiplin menerapkan protokol kesehatan, akhirnya jumlah pegawai terpapar Covid-19 dapat kita turunkan sampai hari ini hanya 2 (dua) orang pegawai yang terpapar covid, 1 orang dari unit pusat dan 1 orang dari Kantor Wilayah, ” ungkap Menkumham.
Beberapa sentra layanan juga diperbanyak dan dipermudah proses pelayanannya, dengan otomasi digitalisasi, sehingga meminimalisir pertemuan antarmanusia untuk cegah penularan Covid-19.
“Kebijakan pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, kebijakan pemberian asimilasi terhadap WBP untuk mengurangi kepadatan hunian Lapas juga kita berlakukan sehingga Kemenkumham mampu mengkontribusi keberhasilan pengendalian Covid-19, ” tutur Yasonna.
“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021, ” sambung Yasonna.
Adapun prestasi yang ditorehkan Kemenkumham pada tahun 2021, yakni :
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut. 6 Satker Penerima WBBM dan 49 Satker Penerima WBK tahun 2021 oleh Kementerian PAN-RB. Penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi. Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari. Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari KemenPAN dan
RB.
Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi VERASI (Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik). TOP Leader On Digital Implementation Atas Penghargaan Top Digital Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah. Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 kepada Kementerian Hukum dan HAM atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan. Predikat "SANGAT BAIK” pada penerapan Sistem Merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Predikat Role Model Pelayanan Publik Ramah Kaum Rentan Oleh KemenPAN-RB. Peringkat I Kategori Kementerian/Lembaga Pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan JFK Awards Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Kementerian Kesehatan. Serta beberapa penghargaan lainnya.
“Saya menyadari sepenuhnya, bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Perbaikan sistem dan pembaruan prosedur harus terus menerus kita update dan awasi, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saya minta hal ini dilakukan dengan cepat dan tepat, sehingga peristiwa seperti kebakaran, pelarian, tenggelamnya kapal tidak terjadi lagi, ” pungkas Yasonna.(red)
